...selengkapnya
JAKARTA, (01/01) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7713474/pnbp-perikanan-2024-capai-rp-955-39-m-kkp-banyak-pelaku-usaha-sadar Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan. "Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku," papar Latif dalam siaran pers, Rabu (1/1/2025). Ia mengatakan KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. ...selengkapnya
JAKARTA, (01/01) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sumber: https://m.antaranews.com/amp/berita/4559350/sinergi-kkp-dan-pelaku-usaha-perikanan-tingkatkan-hasil-pnbp Jakarta (ANTARA) - Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan. “Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif. KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. ...selengkapnya
JAKARTA, (01/01) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7713478/pnbp-sda-perikanan-naik-30-di-2024-ini-pencetusnya Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup tahun 2024 dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap menembus Rp 1,053 triliun. Total PNPB KKP sampai menjelang akhir tahun tembus Rp 2,16 T. Capaian kinerja sektor perikanan tangkap terdiri dari torehan PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 955,39 miliar dan non SDA yang berasal dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) sebesar Rp 101,193 miliar. Penerapan PNBP pascaproduksi telah KKP terapkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). ...selengkapnya
JAKARTA, (28/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak menindaklanjuti insiden kebakaran kapal perikanan di dermaga pelabuhan PT. Pelindo Tegal Barat dan alur Sungai Bacin Mintaragen Tegal Timur, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Berdasarkan identifikasi di lapangan, hingga hari ini, tercatat jumlah kapal perikanan yang terbakar mencapai 24 unit yang terdiri dari kapal cumi, kapal jaring tarik berkantong dan kapal cakalang. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif turut prihatin atas terjadinya musibah tersebut dan berharap untuk tetap menjaga SOP keamanan dan keselamatan awak dan kapal yang sedang tambat di pelabuhan. ...selengkapnya
JAKARTA, (28/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sumber: https://www.antaranews.com/berita/4553158/kkp-tegaskan-pnbp-perikanan-untuk-bantu-nelayan-kecil Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) perikanan tangkap merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan pelaku usaha yang telah diberikan ijin sesuai porsi perhitungan yang telah disepakati bersama berdasarkan aturan yang berlaku. PNPB tersebut diatur oleh negara dalam pemanfaatannya digunakan juga untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Latif menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang tertib dan patuh , namun juga berdasarkan data dan monitoring pantauan pergerakan kapal perikanan di Command Centre, masih banyak ditemukan pelanggaran2 yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PNPB yang merupakan kewajiban para pelaku usaha perikanan. Perlu diketahu bahwa hasil dari PNBP tersebut nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasana,alat penangkapan ikan dan peningkatan kompetensi teknis nelayan kecil. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan PNBP SDA perikanan tangkap tahun 2024 sampai saat ini telah mencapai Rp 926 miliar dan ini sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Penggunaan PNBP SDA ini, proporsinya 80% dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota dan 20% dikelola pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin baik,” terang Latif dalam keterangan resmi KKP, Sabtu (28/12). Lebih lanjut Latif mengatakan pelaksanaan PNBP SDA perikanan sangat tergantung kepada kepatuhan pelaku usaha terhadap berbagai ketentuan, di antaranya tidak melakukan kegiatan alih muat di tengah laut secara illegal, menggunakan alat tangkap sesuai dengan izin yang sudah diberikan, mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen izin, dan melaporkan data hasil tangkapan secara akurat. “PNBP merupakan tanggung jawab berama Pemerintah dan para pelaku usaha yang telah diberikan izin untuk menangkap atau mengangkut ikan . Apabila ada masih ada kecurangan atau pelanggaran yang dikakukan ,sebenarnya pelaku usaha itu juga menjadi bagian yang merugikan nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan bantuan dari penggunaan PNBP. Peran negara melalui KKP mengatur rasa keadilan antara pengusaha besar dan nelayan kecil,” ungkap Latif. Menurut Latif, PNBP menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha serta telah ditetapkan mekanismenya agar berjalan baik dan optimal. Untuk itu, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada pelaku usaha perikanan agar bisnis perikanan tangkap semakin efisien, maju, dan berkelanjutan. “Penerapan PNBP Pascaproduksi telah dilakukan selama dua tahun terakhir. ...selengkapnya
JAKARTA, (2/12) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk kiranya dapat dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan. ...selengkapnya
JAKARTA, (6/11) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan Pantura usai penandantanganan Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11/2024) malam. Menteri Trenggono menyebut terbitnya kebijakan penghapusan utang sebagai bentuk pembelaan Presiden Prabowo kepada masyarakat kecil, termasuk para nelayan. ...selengkapnya
JAKARTA, (21/10) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan tancap gas mengimplementasikan lima program ekonomi biru di periode kedua kepemimpinannya, untuk mendukung visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran. Trenggono kembali dipercaya mengurusi sektor kelautan dan perikanan pada Kabinet Merah Putih, yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin 21 Oktober pagi. "Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan kembali, mudah-mudahan ini tidat sulit. Kalau kita umpamakan mau balapan, kita ini udah start engine, sekarang tinggal melaju untuk mencapai yang dicita-citakan," ujar Menteri Trenggono dalam konferensi pers usai pelantikan menteri di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024). Ekonomi biru sendiri telah menjadi bagian dari misi Astacita yang diusung pemerintah Prabowo-Gibran hingga lima tahun ke depan, untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. ...selengkapnya
JAKARTA, (17/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan tata kelola perikanan tuna sirip biru selatan pada pertemuan tahunan Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT). Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan tuna sirip biru selatan merupakan jenis tuna yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan hanya bisa ditemukan di Samudera Hindia bagian Selatan. Karena termasuk ikan yang mampu bermigrasi jauh dan keberadaannya pada perairan regional dengan negara lain, maka alokasi penangkapannya diatur oleh organisasi regional CCSBT. ...selengkapnya
JAKARTA, (11/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024 telah membuka gerai perizinan usaha perikanan tangkap di 30 lokasi. Upaya ini merupakan komitmen KKP untuk meningkatkan pelayanan perizinan on the spot di sentra-sentra perikanan. “Hingga Oktober, tercatat izin aktif kapal perikanan sebanyak 14.386 unit. ...selengkapnya
JAKARTA, (10/10) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan. Jumlah ini meningkat kurang lebih 19% dari tahun sebelumnya yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi. ...selengkapnya
BENJINA, (3/6)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan modelling atau percontohan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kota Tual dan Kepulauan Aru. Sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan sangat menyambut baik kebijakan modeling PIT tersebut. Untuk memastikan kesiapan modeling PIT, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi pelabuhan Benjina di Kepulauan Aru yang menjadi pelaksanaan modeling. ...selengkapnya
